Terdapat dua jenis pelanggaran dan hukuman yang dikenakan bagi ASN yang melanggar netralitas.
Dalam konsepsi negara demokratis, netralitas ASN adalah salah satu prasyarat mutlak mewujudkan tata kelola pemerintahan baik dan bersih.
Halalbihalal Pimpinan MPR RI bersama Pegawai Sekretariat Jenderal MPR RI, Ketua MPR RI Bamsoet Ingatkan Netralitas ASN di Jelang Pemilu
Namun, ketika netralitas ASN terganggu, hal ini akan berdampak terhadap meningkatnya polarisasi politik tentunya dapat merusak institusi demokrasi dengan menghambat proses pembuatan kebijakan dan memperkuat posisi pihak yang terlibat dalam polarisasi.
Kemenkumham berkomitmen menjunjung tinggi netralitas ASN di Pemilu 2024.